JAKARTA – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada Minggu (20/10), di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
KPU RI telah menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Rabu (24/4). Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 96.214.691 suara, atau sekitar 58,59 persen dari total suara sah nasional.
Prabowo Subianto yang dikenal selama ini memiliki kedekatan dengan desa dan aparatur desa tentu diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan desa. Dan tentu yang di nantikan respon pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tuntutan perjuangan dari perangkat desa selama ini
Selama masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menawarkan delapan program unggulan untuk mempercepat pencapaian tujuan Indonesia Emas 2045. Apakah pemerintah desa dan perangkat desa masuk dalam program tersebut?.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai delapan program prioritas tersebut, berdasarkan buku Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran.
1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
Prabowo-Gibran akan memberikan makan siang gratis kepada siswa di SD, SMP, SMA, dan pesantren untuk memastikan tercapainya kualitas hidup dan sumber daya manusia yang baik. Selain itu, ada juga bantuan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Belakangan, Prabowo mengubah program ini menjadi “makan bergizi gratis” yang sudah beberapa kali diuji coba. Prabowo mengatakan, makan bergizi gratis bertujuan untuk menyelamatkan masa depan bangsa agar anak-anak Indonesia dapat bersaing di pentas dunia.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
Dalam lima tahun ke depan, Prabowo-Gibran bertekad untuk membenahi permasalahan kesehatan di tanah air. Salah satunya terkait jumlah tenaga kesehatan per populasi dan tempat tidur rumah sakit per populasi yang masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Di sisi lain, Prabowo-Gibran akan mengakselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta menjadikan pembangunan rumah sakit sebagai prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan gratis juga akan diberikan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit, meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Untuk mencapai swasembada pangan, Prabowo-Gibran akan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program itu akan dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional.
Program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan bakal dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Prabowo-Gibran menargetkan minimal tambahan empat juta hektare luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
Guna meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, Prabowo-Gibran menjanjikan peningkatan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukung. Caranya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten.
Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan asrama dan tanpa asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Di samping itu, akan ada pula perbaikan sekolah yang saat ini dalam kondisi tak layak.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. Oleh sebab itu, Prabowo-Gibran akan melanjutkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan serta menambahkan Kartu Anak Sehat.
Selain itu, program Kredit Usaha Tani Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha rintisan dan kredit untuk generasi milenial akan diperbanyak.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara
Menurut Prabowo-Gibran pelayanan publik yang baik akan terlaksana jika ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapat mereka perlu ditingkatkan secara layak.
Prabowo-Gibran mengarahkan kebijakan penggajian pada upah minimum provinsi dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
Membangun dari desa menjadi strategi utama Prabowo-Gibran dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dan ditingkatkan.
Dalam program ini, Prabowo-Gibran akan membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan.
Prabowo-Gibran menargetkan 40 rumah dibangun atau direnovasi per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai tiga juta rumah mulai pada tahun kedua pemerintahannya.
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen
Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Atas dasar itu, Prabowo-Gibran menginisiasi pendirian Badan Penerimaan Negara yang ditargetkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen.