PawartosNdeso Inspirasi Dari Desa Untuk Bangsa
TANAH LAUT – Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pimpinan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD PPDI) pada Selasa (12/3/2025).
Rapat ini bertujuan untuk menampung aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh DPD PPDI melalui surat resmi. Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup hak dan kewajiban perangkat desa, termasuk kebutuhan mereka akan bimbingan teknis terkait jabatan dan tugas masing-masing.
Selain itu, DPD PPDI juga menyoroti pentingnya aturan tambahan guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa (kades) terhadap aparat desa. Mereka mengusulkan adanya sanksi yang dapat diterapkan bagi kepala desa yang bertindak semena-mena.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Tanah Laut, Yoga Pinis Suhendra, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima masukan ini sebagai bahan pertimbangan. Namun, mereka masih menunggu regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri sebelum memasukkannya ke dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Di tingkat daerah, memang masih terdapat kekosongan hukum terkait Peraturan Bupati yang mengatur sanksi bagi kepala desa. Namun, sanksi yang nantinya diterapkan harus didasarkan pada kesalahan yang telah terverifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Yoga.
Dalam pertemuan tersebut, perangkat desa juga mengajukan permohonan penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Menanggapi hal ini, Yoga menjelaskan bahwa penerbitan NIPD berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah.
“Kami sudah berdiskusi dengan dinas terkait, dan rencananya mereka akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait penerbitan NIPD ini,” pungkas Yoga.
