WONOSOBO – Herry Purnomo, Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah menilai dan mendukung Ir.Fatchurrohman Nugroho masuk dalam jajaran Kabinet Menteri Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam diskusi ringan disela-sela penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI, yang diadakan pada akhir bulan September yang lalu, di Wisma Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ir.Fatchurrohman Nugroho yang juga sebagai Ketua Relawan Prabowo-Gibran (RPG), …
Read More »admin
Memiliki Peranan Yang Krusial, Begini Pengakuan Dirjen Bina PMD Kemendagri Terhadap Pemerintahan Desa
JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menekankan peran penting desa sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ia membantah pandangan yang menyatakan bahwa desa merupakan tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Hal ini disampaikannya dalam acara Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024 yang diadakan di …
Read More »Alhamdulillah, Tunggakan Siltap Perangkat Desa Aceh Tenggara Segera Terbayar
ACEH TENGGARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berencana segera membayarkan tunjangan atau penghasilan tetap bagi perangkat desa yang sebelumnya tertunda. Pembayaran tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai Oktober 2024. “Pemda akan secepatnya membayarkan tunjangan desa yang sempat tertunda beberapa bulan. Rencananya, pembayaran untuk dua bulan akan dilaksanakan pada Oktober 2024 ini,” ujar Penjabat Bupati Aceh Tenggara, Syakir, melalui Kepala Badan …
Read More »Kadis PMD Blitar Sebut Tidak Sulit Siltap Perangkat Desa Cair Tiap Bulan
BLITAR – Kepala desa di wilayah Bumi Penataran diharapkan menjaga kekompakan dalam hal pengelolaan administrasi keuangan. Pengajuan pencairan alokasi dana desa (ADD), yang mencakup kebutuhan penghasilan tetap (siltap), hanya bisa diproses jika semua dokumen persyaratan lengkap. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto, menyatakan bahwa pencairan ADD dilakukan setiap bulan. Hal ini bertujuan agar hak …
Read More »Perkembangan Revisi PP No 11/2019, Ini Kabar Dari Kemendagri
Jakarta – Aspirasi tentang peningkatan kesejahteraan perangkat desa mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat, seiring dengan sedang digodoknya perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Murtono. S.STP, M.Si, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan Dan Aset Pemerintah Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI, di Wisma Haji …
Read More »Terkait Keterlambatan Pembayaran Siltap Perangkat Desa, Begini Pengakuan Bupati Pasawaran
Pesawaran – Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, mengakui adanya keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa di Kabupaten Pesawaran. Menurut Dendi, keterlambatan ini disebabkan oleh kendala dalam pendapatan asli daerah (PAD), yang digunakan untuk membayar siltap perangkat desa. “Kita memahami bahwa ada keterlambatan pembayaran siltap selama beberapa bulan. PAD yang menjadi sumber utama pembayaran ini berasal dari dana bagi hasil …
Read More »Berkomitmen Sediakan Perlindungan Untuk Perangkat Desa, DPP Desa Bersatu Jalin Kerjasama Dengan PT. Asta Kanti Insurance Broker
Jakarta – PT Asta Kanti Insurance Broker, salah satu pialang asuransi terkemuka di Indonesia, resmi menjalin kemitraan strategis dengan DPP Desa Bersatu. Kerja sama ini bertujuan untuk menghadirkan program asuransi yang dirancang khusus guna mendukung pembangunan desa-desa di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan infrastruktur yang berkelanjutan. PT Asta Kanti Insurance Broker berkomitmen …
Read More »Cegah Korupsi, Kejaksaan Bekasi Berikan Edukasi Hukum Untuk Aparatur Desa
Bekasi – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar kegiatan penerangan hukum bagi aparatur pemerintah desa. Langkah ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan dana desa. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Jaksa Jaga Desa, inisiatif yang diluncurkan oleh Kejaksaan RI melalui bidang intelijen. …
Read More »Mantap! Kemendagri Jadikan Sumedang Sebagai Role Mode Pembinaan Desa Di Indonesia
JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, menyatakan bahwa Kabupaten Sumedang akan dijadikan sebagai contoh dalam pembinaan desa di Indonesia. “Kami akan mendorong kemajuan pemerintahan desa di Sumedang sebagai model yang bisa diadopsi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia,” kata La Ode dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (2/10). La Ode menambahkan, …
Read More »Pj. Walikota Kota Gunung Sitoli Pimpin Rapat Evaluasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
Evaluasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kota Gunungsitoli Dipimpin Pjs. Wali Kota Gunungsitoli – Pjs. Wali Kota Gunungsitoli, Dr. Drs. M. Ismael Parenus Sinaga, M.Si, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Rabu (02/10/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan di Kota Gunungsitoli. …
Read More »