Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur telah mengalokasikan Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencapai sekitar Rp9,1 triliun. Kebijakan ini berdampak signifikan pada kenaikan insentif untuk kepala desa serta aparatur desa lainnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menyatakan bahwa peningkatan siltap aparatur desa menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Aparatur desa memegang peran penting dalam pengelolaan administrasi, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan program pembangunan desa.
“Perangkat desa memiliki tanggung jawab besar, mulai dari menggali potensi desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga mengelola dana desa yang cukup besar. Karena itu, kami memutuskan untuk menaikkan tunjangan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, hingga Ketua RT,” ungkap Basuni.
Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme
Kenaikan siltap aparatur desa ini, menurut Basuni, merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam pembangunan desa. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa tetapi juga mendorong profesionalisme dan kualitas layanan mereka kepada masyarakat.
“Ketika penghasilan mereka sebanding dengan tanggung jawab yang diemban, perangkat desa akan merasa lebih dihargai. Hal ini juga dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kompetensi serta fokus pada peningkatan kualitas layanan,” jelasnya.
Kontribusi pada Pencapaian SDGs
Dalam konteks SDGs, terutama terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, langkah ini menjadi sangat relevan. Aparatur desa yang memiliki kesejahteraan lebih baik diyakini dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan aparatur desa yang lebih profesional, Pemkab Kutai Timur berharap langkah ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan desa-desa di wilayahnya.
