Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sukses menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait pengawasan netralitas kepala desa dan aparatur desa dalam menghadapi Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel A-One, Jakarta Pusat, pada 23-25 Oktober 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu, perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Desa, Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Kementerian Desa, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Tak hanya itu, sejumlah ahli dan aktivis pemilu juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, SH, LL.M, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparatur desa selama periode Pilkada. “Aparatur desa harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon,” ungkap Rahmat.
Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap netralitas aparatur desa, yang merupakan upaya menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes berencana mendirikan posko pengaduan pelanggaran, yang diharapkan mampu merespons dengan cepat dan tepat setiap laporan terkait netralitas aparatur desa, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung secara jujur dan adil.
Melalui kerja sama yang erat antara Bawaslu, Ditjen Bina Pemdes, serta berbagai lembaga terkait, diharapkan pemilihan serentak 2024 dapat terlaksana secara lancar, bermartabat, dan bebas dari intervensi politik yang bisa merusak integritas proses pemilu.
