JAKARTA – Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P Bolombo, membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Berbasis Learning Management System (LMS) Pamong Desa untuk Tahun 2024. Acara yang berlangsung secara virtual pada Rabu malam, 6 November 2024, ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui platform digital.
La Ode menegaskan bahwa kehadiran LMS Pamong Desa merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat kompetensi aparatur desa secara fleksibel. Dengan LMS ini, aparatur desa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki perangkat dan akses internet.
Sejak 2015, Kemendagri telah mengupayakan berbagai program peningkatan kapasitas melalui pelatihan langsung dan program seperti Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang intensif dilakukan pada 2023-2024. Namun, mengingat banyaknya jumlah desa di Indonesia, pelatihan konvensional masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruhnya.
“LMS adalah solusi penting yang memungkinkan aparatur desa untuk belajar secara fleksibel dan menjangkau lebih luas,” kata La Ode.
La Ode juga memaparkan berbagai langkah yang telah diambil untuk memastikan peluncuran LMS Pamong Desa berjalan optimal, mulai dari pembuatan konten pelatihan, pelatihan untuk master trainer dan trainer, hingga peluncuran resmi LMS tersebut serta pertemuan teknis di tingkat daerah.
Rakernis ini, tambahnya, adalah bagian dari komitmen Kemendagri untuk membangun kapasitas pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Melalui LMS yang terus berkembang, diharapkan desa dapat semakin mandiri dan kompetitif dalam era digital.
Ia juga berharap pelatihan ini dapat mendorong aparatur desa menjadi lebih kreatif dan inovatif, seperti dalam pengembangan potensi pariwisata, teknologi tepat guna, serta pengelolaan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
La Ode menambahkan bahwa pengembangan desa digital menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, bertujuan mendorong keberlanjutan pembangunan desa melalui teknologi. Program digitalisasi desa diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, layanan publik, perekonomian, pendidikan, serta partisipasi masyarakat desa secara digital, sekaligus menekan urbanisasi dengan memaksimalkan potensi lokal desa.
“Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, dan kita harus memastikan aparatur desa memiliki pemahaman teknologi yang kuat. Dengan pelatihan LMS ini, diharapkan aparatur desa mampu mengaplikasikan keterampilan digital dalam mengelola desa dan mendukung program transformasi digital pemerintah,” ujar La Ode.
Ia juga menekankan pentingnya literasi digital yang tidak hanya mencakup keterampilan teknis tetapi juga pemahaman budaya digital yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, & Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval, menyampaikan bahwa pelatihan LMS Pamong Desa akan dimulai pada 11 November 2024, dengan target pelatihan mencakup 40.000 desa dan diikuti oleh sekitar 80.000 aparatur pemerintahan desa.