Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
PURWOREJO – Para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Purworejo kini tidak diperbolehkan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Kebijakan ini berlaku tanpa batas waktu yang jelas hingga peraturan lebih lanjut diterbitkan.
“Kami mengizinkan pemberhentian perangkat desa yang purna tugas atau karena alasan lain, tetapi pengisian kekosongan belum diperbolehkan,” ujar Iqbal Nugroho, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPPAPMD) Purworejo, Kamis (4/7) yang dilansir dari media MetroTimes.
Iqbal menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Desa terbaru, Nomor 3 Tahun 2024, pengisian perangkat desa memerlukan persetujuan dari Bupati. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang memberi keleluasaan kepada Kades untuk langsung mengisi kekosongan.
“Dalam undang-undang yang baru, Kades tidak bisa lagi bertindak mandiri untuk pengisian perangkat desa; mereka harus mendapatkan izin dari Bupati,” tambahnya.
Beberapa waktu lalu, Iqbal bersama Kepala DPPPAPM Purworejo dan pejabat terkait dari Provinsi Jawa Tengah telah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes). Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.
Hasil dari konsultasi tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan perangkat desa hanya dapat dilakukan setelah pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang baru. Saat ini, peraturan tersebut masih dalam proses harmonisasi di antara berbagai kementerian terkait.
“Peraturannya sudah ada, namun masih memerlukan sinkronisasi dengan beberapa kementerian yang menangani urusan desa. Semua harus selaras sebelum PP bisa diberlakukan,” jelas Iqbal.
Hingga saat ini, belum ada Kades di Purworejo yang mengajukan permohonan untuk mengisi kekosongan perangkat desa kepada pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya juga belum memiliki data pasti mengenai jumlah jabatan perangkat desa yang saat ini kosong.
“Karena belum ada yang mengajukan, kami belum memiliki data tersebut. Sejak undang-undang baru berlaku, kami telah menginformasikan kepada Kades agar tidak melakukan pengisian perangkat desa sampai ada regulasi yang jelas,” kata Iqbal.
Untuk sementara, kekosongan jabatan perangkat desa bisa diatasi dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) dari perangkat desa yang ada. Penunjukan Plt ini adalah wewenang Kades.
“Soal tunjangan bagi Plt, tergantung pada kemampuan keuangan desa. Pemerintah desa memiliki otonomi dalam hal ini, apakah dari hasil tanah bengkok atau sumber lain, yang penting sesuai aturan,” tutupnya.
