PawartosNdeso Inspirasi Dari Desa Untuk Bangsa
KUNINGAN – Rencana aksi audiensi yang dijadwalkan akan berlangsung pada 5 Mei 2025 oleh para kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Kuningan mulai menuai sorotan. Sejumlah pihak, termasuk tokoh desa dan organisasi perangkat desa, menyerukan agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali bahkan dibatalkan.
Salah satu suara penolakan datang dari Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma, Umar Hidayat, yang juga menjabat sebagai Sekjen DPC Apdesi Kuningan. Ia menilai aksi tersebut tidak perlu dilaksanakan karena sebagian besar tuntutan sudah mulai direspons oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Saya mengimbau kepada rekan-rekan kepala desa dan perangkat desa, terutama yang tergabung dalam PPDI Kuningan, agar memikirkan kembali rencana silaturahmi dan audiensi pada 5 Mei 2025. Menurut saya, kegiatan itu tidak harus dilakukan,” kata Umar pada Selasa (22/4/2025).
Penilaian tersebut muncul setelah digelarnya pertemuan koordinasi antara DPC Apdesi dan pengurus PPDI Kuningan dengan DPMD Kuningan pada hari yang sama. Dalam pertemuan yang berlangsung di aula DPMD itu, sejumlah aspirasi yang sebelumnya akan dibawa dalam aksi 5 Mei, ternyata sudah mendapatkan tanggapan langsung dari pihak dinas.
DPMD, yang diwakili langsung oleh Kepala Dinas dan Sekretaris, menjelaskan bahwa beberapa kebijakan yang diharapkan sudah diimplementasikan, seperti perlindungan hukum terhadap perangkat desa, Perbup terkait seragam, serta pencairan Siltap secara tepat waktu dan setara ASN.
Adapun aspirasi lain seperti kesejahteraan perangkat desa, Tunjangan Hari Raya (THR), Jaminan Hari Tua (JHT), serta insentif RT/RW dan Linmas, disebutkan masih dalam tahap kajian dan penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini belum stabil.
“Pemerintah daerah sedang menelaah semua itu secara bertahap berdasarkan regulasi yang berlaku,” terang Umar.
Dengan dasar tersebut, Umar menganggap aksi audiensi terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada 5 Mei 2025 tidak lagi menjadi kebutuhan mendesak.
Sementara itu, Ketua PPDI Kuningan, Ade Sudiman, menyatakan bahwa organisasinya tidak akan berpartisipasi dalam aksi tersebut. Namun, pihaknya tetap mendukung penyampaian aspirasi dengan cara persuasif. Sekdes Margasari Kecamatan Luragung dan beberapa pengurus lainnya bahkan berencana menemui Ketua DPRD Kuningan secara langsung untuk menyampaikan sejumlah poin penting.
