Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
Sementara itu, Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan para kepala desa terkait penegakan hukum dan upaya menjaga kondusifitas di Kabupaten Probolinggo.
“Terkait laporan yang masuk, itu adalah hak kepala desa. Prinsipnya, jika ada laporan, kami siap menindaklanjuti secara prosedural dan normatif. Kami juga mengimbau masyarakat, baik dari LSM maupun individu, untuk berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Wisnu juga mengingatkan agar setiap permasalahan di masyarakat atau desa disampaikan kepada pihak yang berwenang. “Jika ada masalah di pemerintahan daerah, bisa lapor ke Kand4, atau jika di kepolisian bisa langsung kepada saya, atau melalui layanan Halo Pak Kapolres,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Jumat (23/8), Kepala Desa Klampokan, Besuk, Bahriatun Nikmah melaporkan seorang oknum LSM ke Polres Probolinggo atas dugaan pencemaran nama baik.
Oknum LSM tersebut dituduh telah menuduh Bahriatun melakukan monopoli terhadap dana CSR dari pertambangan untuk kepentingan pribadi.
Kuasa hukum Bahriatun, M. Sujoko, menjelaskan bahwa tuduhan tersebut telah menyebar luas di masyarakat, sehingga menurunkan kepercayaan warga terhadap Bahriatun sebagai kepala desa. Bahkan, beberapa warga tidak segan mencemooh dan mencaci Bahriatun.
“Hal ini sangat merugikan klien kami, karena menimbulkan asumsi seolah-olah Bahriatun memperkaya diri dari dana CSR,” ungkap Sujoko.
Sujoko juga menambahkan bahwa tuduhan tersebut pertama kali muncul di program Lapor Kanda, yang menyebutkan bahwa Bahriatun menerima CSR berupa uang tunai sebesar seribu rupiah untuk setiap ritase pengangkutan tanah.
Tuduhan tersebut kemudian menyebar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp, yang menyebabkan masyarakat semakin banyak membicarakan Bahriatun.
“Padahal, bantuan CSR selama ini diberikan langsung oleh perusahaan kepada warga dalam bentuk sembako, bukan kepada kepala desa,” jelasnya.
