Tag Archives: ppdi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2024 mengenai penetapan Hari Desa pada hari Rabu, 31 Juli 2024. Keppres tersebut mengatur bahwa Hari Desa akan diperingati secara nasional setiap tanggal 15 Januari. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang berarti Hari Desa pertama kali akan diperingati pada 15 Januari 2025. Meskipun ditetapkan …

Bandar Lampung – Setelah pengesahan Undang-Undang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, sejumlah masalah masih perlu diselesaikan. Salah satu isu utama adalah belum diaturnya status dan kesejahteraan perangkat desa dalam undang-undang tersebut. Triyono, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa pihaknya terus berjuang untuk memperjelas status perangkat desa. “Di tingkat …

JAKARTA – Moch. Imam Djauhari, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan untuk menguji kesesuaian pasal tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). …

JAKARTA – Mekanisem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, mengalami perubahan seiring dengan telah  terbitnya UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Dalam mekanisme yang diatur dalam UU No 06 Tahun 2014, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini hanya membutuhkan rekomendasi dari BPD dan Camat. Namun seiring dengan telah disahkannya revisi UU Desa, terdapat perubahan dalam proses penerbitan Surat Keputusan …

Tulungagung – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung, bersama dengan PPDI Provinsi Jawa Timur,menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 PPDI di GOR Lembu Peteng pada Kamis, 25 Juli 2024. Tema acara kali ini adalah “Menuju Transformasi dan Akurasi Pergerakan serta Perjuangan PPDI Demi Mewujudkan Martabat dan Kesejahteraan Menuju Indonesia Emas.” Acara tersebut dihadiri oleh Asisten 1 yang mewakili …

Cirebon – PPDI Cirebon menggelar acara peringatan Harlah yang Ke-18 dengan tema Perangkat Desa Bangkit Indonesia Maju Menuju Tahun 2045, yang diselenggarakan di Hotel ASTON, pukul 14.00 WIB, Cirebon, 22 Juli 2024. Hadir dalam acara ini Herman H., Dewan Pembina PPDI Kabupaten Cirebon, serta perwakilan dari Pemda Provinsi. Mantan Bupati H. Imron Rosyadi, Lc, M.Ag, M.M, dan perangkat desa anggota …

KUNINGAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin, tampak terlibat dalam persiapan Pekan Olahraga Desa (Pordes) yang diselenggarakan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Kuningan, Senin (22/7). Dalam kunjungannya tersebut, Yanuar menunjukkan perhatiannya terhadap olahraga di Kuningan, karena melihat bahwa kegiatan tersebut mampu memberikan citra positif bagi perangkat dan kepala desa dengan adanya …

CIREBON – Pada perayaan ulang tahun ke-18 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Persatuan Perangkat Desa Jawa Barat yang dipimpin oleh Sutara menggelar acara sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI, yaitu Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si, Ir. Alimin Abdullah, drg. Putih Sari, Hj. Aliyah Mustika, SE, M.Ap, dan Arteria Dahlan, M.Si. Dilansir dari media HarianPelitaNews, Ketua …

PELAIHARI – Seperti di banyak desa lainnya di Indonesia, Kabupaten Tanah Laut (Tala) di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini juga memiliki Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Pengukuhan kepengurusan DPD PPDI Tala berlangsung pada Senin (22/7/2024) di Balairung Tuntung Pandang, yang terletak di lingkungan kediaman dinas bupati di Jalan Pancasila, Pelaihari. Kepengurusan DPD PPDI Tala ini akan …

MAGELANG – Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan penyusunan regulasi turunan dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi UU No 03 Tahun 2024. Secara nasional, regulasi yang menjadi acuan dari pemberian siltap bagi para pamong desa ini menggunakan aturan dalam PP No 11 Tahun 2019. Dalam aturan yang telah “berumur” 5 …