Tag Archives: revisi pp no 11 tahun 2019

BANDUNG – Upaya keras DPD Desa Bersatu Jawa Barat (Jabar) dianggap berhasil, terutama dalam hal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ketua DPD Desa Bersatu Jabar, Atalia Praratya, menyatakan rasa syukurnya atas dedikasi dan perjuangan para pengurus serta Organisasi Kemasyarakatan Desa (OKD), yang membuahkan hasil positif. Menurut Atalia yang juga Istri dari Ridwan Kamil menyampaikan kerja keras tersebut membuat pemerintah pusat …

BANDUNG BARAT – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini tengah menyusun kajian terkait perubahan undang-undang mengenai desa. Kajian ini bertujuan untuk menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur berbagai aspek seperti seragam dinas, jam kerja, dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) di wilayah Bandung Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, Duddi Supriadi, menjelaskan bahwa …

JAKARTA – Tanggal 15 Januari secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah sebagai peringatan Hari Desa, hal ini seiring dengan telah terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2024 mengenai penetapan Hari Desa pada hari Rabu, 31 Juli 2024. Keppres tersebut mengatur bahwa Hari Desa akan diperingati secara nasional setiap tanggal 15 Januari ini, berdasar pada diundangkannya UU No 06 Tahun 2014 …

BANJARMASIN – Sekitar seribu perangkat desa, yang meliputi Kepala Desa (Pembakal) dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (PABPDSI) se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), berkumpul dalam acara silaturahmi dengan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, yang akrab dipanggil Paman Birin, serta Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah, atau Acil Odah. Dilansir …

JAKARTA – Moch. Imam Djauhari, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan untuk menguji kesesuaian pasal tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). …

WONOSOBO – Semua perangkat desa di Kabupaten Wonosobo kini resmi menggunakan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Peluncuran NIPD dilakukan pada Rabu (24/7/2024) dalam rangka perayaan Hari Jadi ke-199 Kabupaten Wonosobo. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DinsosPMD) Wonosobo, Harti, menjelaskan pentingnya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Menurut Harti, NIPD diperkenalkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perangkat desa di Wonosobo. …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan target penerbitan dari Peraturan Pemerintah  sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomer 03 Tahun 2024. Paudah, Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa Pemerintah berupaya PP ini dapat terbit sebelum bulan November tahun 2024. “ Kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa harapannya PP ini akan lahir …

MAGELANG – Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan penyusunan regulasi turunan dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi UU No 03 Tahun 2024. Secara nasional, regulasi yang menjadi acuan dari pemberian siltap bagi para pamong desa ini menggunakan aturan dalam PP No 11 Tahun 2019. Dalam aturan yang telah “berumur” 5 …

MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa status kepegawaian kini hanya terdiri dari dua jenis: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Sekarang, status kepegawaian hanya ada dua, yaitu PNS dan PPPK,” ujar Anas kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/7/2024), seperti yang dilansir dari …

Jakarta – La Ode Ahmad P Bolombo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri), menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). “Upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa sangat krusial agar desa-desa dapat berkembang dan menghindari urbanisasi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mendagri,” ujar La Ode saat menutup kegiatan Refreshment Pelatih Pengembangan Kapasitas …