Tag Archives: revisi pp no 11 tahun 2019

JAKARTA – Penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan purna tugas Perangkat Desa menjadi pembahasan dalam audensi perwakilan perangkat desa di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (09/07/2024) yang lalu. Dalam audensi tersebut Kementerian Dalam Negeri diwakili Ratna Andriani , Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa , Dzikry Kasubdit Perangkat Desa dan Anindito dari Bagian Perundang-undangan Ditjen Bina Pemerintahan …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri akui bahwa revisi PP No 11 tahun 2019 mengalami kendala pada saat proses harmonisasi antar lintas kementerian. Hal ini diungkap pada saat audensi antara perwakilan perangkat desa dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, di Jakarta Selatan, Selasa (09/07/2024). Audensi ini sendiri sudah untuk ke sekian kalinya bagi perwakilan perangkat desa yang dikoordinir oleh Sarjoko dari Magelang …

JAKARTA – Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memberikan respon atas aspirasi perangkat desa, dalam audensi yang diberlangsung di Gedung Ditjen BPD Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (09/07/2024). Sementara itu Ratna Andriani , Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang di damping Pejabat dari Kasubdit Perangkat Desa dan Bagian Perundang-undangan tampak menyambut kehadiran  perwakilan perangkat desa dari Jawa …

MAGELANG – Status hokum perangkat desa terancam hilang paska terbitnya Undang-Undang No 03 Tahun 2024, hal ini terjadi seiring dengan tidak adanya pasal mengatur tentang perangkat desa yang di angkat menggunakan regulasi sebelum UU No 06 Tahun 2014. Sarjoko, mantan Sekjen PPDI periode 2017-2022 menyampaikan kabar buruk ini sesaat menjelang  berangkat ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Senin …

Banyuasin, 6 Juli 2024 – DPRD Banyuasin merekomendasikan agar Pj. Bupati Banyuasin tidak memperpanjang masa jabatan Pj. Kepala Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, karena adanya dugaan cacat hukum dalam pemberhentian sepihak terhadap seluruh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Dugaan pelanggaran ini bermula dari keputusan Pj. Kades Paldas yang memberhentikan semua perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan …

Jakarta – Perwakilan perangkat desa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mengadakan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, yang dilaksanakan pada Kamis (27/06/2024). Tujuan utama audiensi ini adalah untuk mendesak revisi dan perbaikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019, dimana banyak usulan perangkat desa yang belum masuk dalam UU No …

Purworejo – Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa, Camat Purwodadi, Sumarjono, mengundang para Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada Rabu (3/7). Pertemuan ini bertajuk “Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam Rangka Forum Konsultasi Publik Pengelolaan Keuangan Desa.” Acara tersebut menghadirkan beberapa pejabat dari Inspektorat Daerah serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPPAPMD). Mereka bersama-sama …

MAGELANG – Belum jelasnya jadwal pengesahan revisi Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019, membuka peluang baru untuk memasukan pasal-pasal yang dirasa akomodatif terhadap tuntutan dari perangkat desa. Hal ini diungkap oleh Sarjoko, S.H, mantan Sekjen Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) periode 2017-2022 saat dihubungi melalui sambungan selulernya. “ Regulasi yang baru tentu diharapkan membuat lebih baik lagi daripada yang lama,” …

JAKARTA – Revisi Pеrаturаn Pеmеrіntаh (PP) Nо 11 Tаhun 2019 yang dіgаdаng-gаdаng bisa mеngаkоmоdіr аѕріrаѕі dаrі perangkat desa, setelah tеrbіtnуа UU No 03 Tаhun 2024 yang dіrаѕа kurаng meng-akomodasi kеіngіnаn реrаngkаt dеѕа, mеngаlаmі реnundааn untuk ѕеgеrа dі terbitkan. Bеrіtа kurаng mеngеnаkаn іnі disampaikan оlеh реrwаkіlаn perangkat desa yang tеngаh pekan lаlu (Kаmіѕ, 27/06) mеnggаdаkаn audensi dengan реjаbаt dі Ditjen Bіnа …

JAKARTA – Perubahan rеgulаѕі terkait pengangkatan dan pemberhentian реrаngkаt desa mеnjаdі fоkuѕ utama dalam аudеnѕі реrаngkаt dеѕа di Dіrеktоrаt Jenderal Bіnа Pеmеrіntаhаn Dеѕа, Kеmеntеrіаn Dаlаm Negeri, раdа Kаmіѕ (27/06) lаlu. Aсаrа tеrѕеbut dіhаdіrі оlеh реrwаkіlаn реrаngkаt desa dari Provinsi Jаwа Tеngаh dan Jawa Tіmur. Dаlаm аudеnѕі ini, Sarjoko, juru bісаrа реrаngkаt dеѕа, mеnуаmраіkаn kеkhаwаtіrаn mеrеkа terkait раѕаl 26 angka 2 …