Tag Archives: revisi uu desa

GARUT – Sebanyak 150 anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari Kecamatan Banyuresmi menerima sertifikat Petikan Peraturan PJ Bupati Garut mengenai Nomor Induk Pegawai Daerah (NIPD) pada Rabu, 31 Juli 2024, di halaman Kantor Kecamatan Banyuresmi. Acara pemberian sertifikat NIPD tersebut dipimpin langsung oleh Camat Banyuresmi, Drs. Heri Hermawan. Turut hadir Kapolsek Banyuresmi, AKP Usep Heryawan, S.I.P., S.Pd.I., serta Kepala …

Bandar Lampung – Setelah pengesahan Undang-Undang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, sejumlah masalah masih perlu diselesaikan. Salah satu isu utama adalah belum diaturnya status dan kesejahteraan perangkat desa dalam undang-undang tersebut. Triyono, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa pihaknya terus berjuang untuk memperjelas status perangkat desa. “Di tingkat …

Kupang — Penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba, secara resmi melantik 157 Kepala Desa untuk masa jabatan selama 8 tahun pada Selasa, 30 Juli 2024. Dalam pelantikan tersebut, Pj. Bupati Alexon menekankan pentingnya kepala desa dalam menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) secara optimal, serta harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi kearifan lokal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan Pendapatan Asli Desa …

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Acara yang berlangsung di pendopo rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan pada Selasa (30/07/2024), ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, Ketua BPD, serta perangkat Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Dinas Pemberdayaan …

JAKARTA – Moch. Imam Djauhari, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan untuk menguji kesesuaian pasal tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). …

JAKARTA – Mekanisem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, mengalami perubahan seiring dengan telah  terbitnya UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Dalam mekanisme yang diatur dalam UU No 06 Tahun 2014, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini hanya membutuhkan rekomendasi dari BPD dan Camat. Namun seiring dengan telah disahkannya revisi UU Desa, terdapat perubahan dalam proses penerbitan Surat Keputusan …

WONOSOBO – Semua perangkat desa di Kabupaten Wonosobo kini resmi menggunakan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Peluncuran NIPD dilakukan pada Rabu (24/7/2024) dalam rangka perayaan Hari Jadi ke-199 Kabupaten Wonosobo. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DinsosPMD) Wonosobo, Harti, menjelaskan pentingnya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Menurut Harti, NIPD diperkenalkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perangkat desa di Wonosobo. …

ALOR – Kepala Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor-NTT, yang telah menjalankan tugasnya selama 11 bulan sejak dilantik pada Mei 2023, saat ini masih bekerja sendiri tanpa didampingi perangkat desa. Menurut Osias Alomau, Panitia Penerimaan Perangkat Desa Mataru Barat, sesuai dengan peraturan desa yang berlaku, kepala desa seharusnya bekerja bersama perangkat desa. Oleh karena itu, bersama dengan perangkat desa …

JAKARTA – Pemerintah dikabarkan akan kembali menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), penyesuaian gaji ASNmenjadi salah satu arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan kepastian kenaikan gaji PNS saat menyampaikan Nota Keuangan …

BOGOR – Kabar baik bagi perangkat desa, karena Pemerintah Kabupaten Bogor telah memulai penyaluran anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk tahun 2024. Peluncuran penyaluran dana Samisade ini menandai dimulainya program bantuan keuangan untuk infrastruktur kepada pemerintah desa di seluruh Kabupaten Bogor. Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menyatakan bahwa dimulainya program bantuan keuangan infrastruktur desa melalui Samisade merupakan kabar baik …