Tag Archives: revisi uu desa

KOTABUMI – Penjabat Bupati Lampung Utara, Drs. Hi. Aswarodi, M.Si., menghadiri acara pengukuhan 231 kepala desa yang dilaksanakan di Gedung Aula Islamic Centre Kotabumi, Lampung Utara, pada hari Rabu, 17 Juli 2024. Sebanyak 231 kepala desa di Kabupaten Lampung Utara resmi dikukuhkan untuk perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun. Pengukuhan ini dilakukan oleh Pj. Bupati Lampung Utara, Drs. Hi. Aswarodi, …

BOJONEGORO – Undang-undang Desa telah resmi ditetapkan dan diundangkan pada 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan maksimal dua periode. Dalam UU Desa 3/2024, terdapat pula kewenangan kepala desa dalam …

JAKARTA – Secercah harapan terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa melalui regulasi yang lebih jelas mengenai Penghasilan Tetap (Siltap), muncul paska audensi beberapa komunitas perangkat desa di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini seiring dengan surat permintaan data penghasilan tetap (siltap) per Daerah Per Desa yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral  Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, yang ditujukan kepada Kepala …

PALEMBANG – Ketua Forum Perangkat Desa Se-Kabupaten Lahat, Fikri Sumenjar, bersama ratusan perangkat desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat, mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), pada Jum’at (12/07/2024), untuk mencari keadilan terkait penonaktifan mereka oleh sejumlah kepala desa. Fikri mengungkapkan bahwa pemberhentian perangkat desa tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 …

Banyuasin: Penjabat Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, bersama Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, mengukuhkan perpanjangan masa jabatan bagi 286 kepala desa dan 288 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banyuasin. Acara ini berlangsung di Gedung Graha Sedulang Setudung dan menjadi momen penting dalam pemerintahan desa di Banyuasin. Perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun ini didasarkan …

NIAS UTARA -Sebanyak 13 desa di Nias Utara telah mendaftarkan perangkat desanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nias, Tunggul Rinton Mardo Sitorus, masih terdapat 99 desa lainnya di Kabupaten Nias Utara yang belum menyerahkan data perangkat desa mereka ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Nias. “Kami masih menunggu desa-desa lain dari Nias Utara untuk mendaftarkan perangkat desanya …

INDRAMAYU – Dalam rangka pembentukan Desa Bersatu, Pengurus DPD PPDI Kabupaten Indramayu menghadiri rapat pimpinan (Rapim) seluruh Organisasi Desa se-Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (10/7/2024) di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Bandung. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD PPDI) Kabupaten Indramayu, Tholhah Sidiq, menyatakan bahwa kehadiran mereka merupakan …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa menggelar “Kick Off Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa”, yang dilaksanakan di Hotel Mercure  Jakarta, pada Senin (08/07) yang lalu. Dalam acara yang dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa  Kementerian Dalam Negeri Dr. La Ode …

JAKARTA – Penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan purna tugas Perangkat Desa menjadi pembahasan dalam audensi perwakilan perangkat desa di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (09/07/2024) yang lalu. Dalam audensi tersebut Kementerian Dalam Negeri diwakili Ratna Andriani , Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa , Dzikry Kasubdit Perangkat Desa dan Anindito dari Bagian Perundang-undangan Ditjen Bina Pemerintahan …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri akui bahwa revisi PP No 11 tahun 2019 mengalami kendala pada saat proses harmonisasi antar lintas kementerian. Hal ini diungkap pada saat audensi antara perwakilan perangkat desa dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, di Jakarta Selatan, Selasa (09/07/2024). Audensi ini sendiri sudah untuk ke sekian kalinya bagi perwakilan perangkat desa yang dikoordinir oleh Sarjoko dari Magelang …