Tag Archives: siltap perangkat desa

JAKARTA – Mekanisem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, mengalami perubahan seiring dengan telah  terbitnya UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Dalam mekanisme yang diatur dalam UU No 06 Tahun 2014, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini hanya membutuhkan rekomendasi dari BPD dan Camat. Namun seiring dengan telah disahkannya revisi UU Desa, terdapat perubahan dalam proses penerbitan Surat Keputusan …

BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menekankan pentingnya peningkatan wawasan aparatur desa untuk efektivitas pengelolaan pemerintahan desa. Pernyataan ini disampaikan Supian HK pada acara pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Babirik, yang berlangsung di Hotel G Sign Banjarmasin pada Kamis malam, 25 Juli …

Tulungagung – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung, bersama dengan PPDI Provinsi Jawa Timur,menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 PPDI di GOR Lembu Peteng pada Kamis, 25 Juli 2024. Tema acara kali ini adalah “Menuju Transformasi dan Akurasi Pergerakan serta Perjuangan PPDI Demi Mewujudkan Martabat dan Kesejahteraan Menuju Indonesia Emas.” Acara tersebut dihadiri oleh Asisten 1 yang mewakili …

JAKARTA – Pemerintah dikabarkan akan kembali menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), penyesuaian gaji ASNmenjadi salah satu arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan kepastian kenaikan gaji PNS saat menyampaikan Nota Keuangan …

Meulaboh – Ratusan kepala desa (Keuchik) berkumpul di Gedung DPRK Aceh Barat pada hari Selasa (23/7/2024) untuk melakukan aksi protes. Mereka menuntut agar gaji yang tertunda selama tiga bulan segera dibayarkan oleh pemerintah. Juru bicara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Barat, Romi Syahputra, menyatakan bahwa tuntutan mereka didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyertaan …

LOMBOK TENGAH – Dana Penghasilan Tetap (Siltap) untuk bulan Juli 2024 bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Kades – Prades) Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), senilai lebih dari Rp 83 juta, termasuk Dana Desa (DD) Bonder senilai Rp 15 juta, hilang dicuri pada Senin, 15 Juli 2024. Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu. Lalu …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan target penerbitan dari Peraturan Pemerintah  sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomer 03 Tahun 2024. Paudah, Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa Pemerintah berupaya PP ini dapat terbit sebelum bulan November tahun 2024. “ Kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa harapannya PP ini akan lahir …

MAGELANG – Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan penyusunan regulasi turunan dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi UU No 03 Tahun 2024. Secara nasional, regulasi yang menjadi acuan dari pemberian siltap bagi para pamong desa ini menggunakan aturan dalam PP No 11 Tahun 2019. Dalam aturan yang telah “berumur” 5 …

MUKOMUKO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan melengkapi kekurangan anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan bagi 1.210 perangkat desa melalui APBD Perubahan 2024. “Kekurangan anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan bagi perangkat desa sebesar Rp250 juta selama dua bulan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun ini,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas …

Jakarta – La Ode Ahmad P Bolombo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri), menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). “Upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa sangat krusial agar desa-desa dapat berkembang dan menghindari urbanisasi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mendagri,” ujar La Ode saat menutup kegiatan Refreshment Pelatih Pengembangan Kapasitas …