Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
Mamasa – Ratusan perangkat desa, kepala desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Mamasa turun ke jalan pada Kamis (26/9/24), memprotes keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) serta klaim BPJS yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Aksi massa dimulai di kawasan Simpang Lima, kemudian berlanjut menuju Kantor Bupati Mamasa, di mana para demonstran secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak berwenang.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Elyas, mengungkapkan bahwa Siltap bagi kepala desa dan perangkat desa belum diterima selama sepuluh bulan. Rincian keterlambatan ini mencakup dua bulan di tahun 2023 dan delapan bulan di tahun 2024.
“Kami sangat berharap agar Siltap segera dibayarkan. Sudah terlalu lama kami menunggu hak kami yang belum dipenuhi,” tegas Elyas.
Menanggapi aksi tersebut, Pj Bupati Mamasa, Dr. Zain, menyatakan bahwa pembayaran Siltap akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Ia juga menyebutkan bahwa klaim BPJS sudah diselesaikan sebelumnya.
“Saat ini, kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit. Oleh karena itu, kami harus mengelola anggaran dengan hati-hati,” jelasnya.
Kendati telah ada pertemuan dengan Pj Bupati, para peserta aksi masih diliputi kekhawatiran, karena belum ada kepastian mengenai jumlah bulan Siltap yang akan dibayarkan. Mereka mengancam akan melanjutkan aksi demonstrasi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi sesuai janji yang diberikan.
