Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
Takalar – Isu defisit anggaran di Kabupaten Takalar memicu kekhawatiran terkait pelayanan publik. Sejumlah perangkat desa dikabarkan berencana melakukan aksi mogok kerja massal, menyusul kabar pemotongan anggaran Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) yang mereka terima.
Seorang kepala desa, yang enggan diungkap identitasnya, menyatakan bahwa terdapat isu di tingkat desa mengenai rencana pemotongan BHPR sebesar 70 persen guna menutupi defisit anggaran Pemkab Takalar.
“Ini tentu berdampak pada kinerja perangkat desa, karena honor dan biaya operasional kantor desa diambil dari BHPR,” ujarnya pada Rabu (2/10).
Jika aksi mogok ini benar terjadi, ia memperkirakan pelayanan di seluruh desa di Kabupaten Takalar akan terhenti.
“Sejak mendengar kabar ini, banyak perangkat desa yang mulai enggan masuk kantor, yang tentunya mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga meminta agar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Takalar, Muhammad Hasbi, selaku Ketua TIM TPKAD, menanggapi isu ini secara serius agar rencana mogok tersebut tidak terwujud.
“Hal ini sangat terkait dengan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya, kembali meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Kabupaten Takalar, H. Muhammad Hasbi, menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran BHPR. Justru, menurutnya, alokasi anggaran tahun ini mengalami peningkatan.
“Pada tahun 2023, BHPR dianggarkan sebesar Rp2 miliar, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi Rp3 miliar,” jelas Hasbi.
