Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan, DPMD Kapuas Larang “One Man Show” Di Pemerintah Desa

KUALA KAPUAS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kapuas telah mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada aparatur pemerintahan desa.

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Bupati Kapuas nomor 216 tahun 2022, yang didasarkan pada Permendagri dan Undang-Undang Desa.

Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa tugas pengelolaan keuangan desa dibagi secara merata, tidak lagi sepenuhnya dikelola oleh kepala desa.

Kepala Dinas PMD Kapuas, Budi Kurniawan, menjelaskan bahwa pembagian tugas ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat desa.

“Pembagian ini bertujuan agar setiap perangkat desa memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan anggaran,” ujar Budi Kurniawan pada Minggu, 21 Juli 2024, seperti yang dilansir dari media BorneoNews.co.id.

Dengan adanya pembagian tugas ini, diharapkan perangkat desa akan lebih profesional dalam menjalankan tugas mereka.

Lebih lanjut, Budi Kurniawan menekankan bahwa aturan ini menghilangkan manajemen “one man show” di desa, sehingga semua perangkat desa kini memiliki peran dan tanggung jawab spesifik sesuai tupoksi masing-masing.

Menurut Budi, hal ini akan membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Budi Kurniawan berharap dengan pola pengelolaan yang baru ini, perangkat desa dapat melaksanakan dan memahami tugas mereka dengan lebih maksimal.

“Kami berharap dengan pola seperti ini, perangkat desa akan lebih profesional dan dapat melaksanakan serta memahami tupoksi mereka dengan maksimal,” tambahnya.

Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Dinas PMD Kapuas untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan setiap perangkat desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan profesional.