Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
Pekanbaru – Berbagai organisasi di Riau mengadakan rapat pra-Musda untuk pembentukan Desa Bersatu Provinsi Riau. Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung program presiden terpilih dan menyepakati bahwa Desa Maju Rakyat Sejahtera membutuhkan wadah pemersatu untuk mempererat kebersamaan.
“Rapat perdana ini adalah awal dari pelaksanaan musda yang akan segera dilaksanakan,” kata M Harris Ch, didampingi oleh Nina Siahaan, mandat dari DPP Desa Bersatu, pada Rabu (24/07) malam saat ditemui di Rumah Perjuangan H Asman Yunus, Jl. Tengku Zainal Abidin, Pekanbaru.
M Haris meminta perwakilan rapat pembentukan Desa Bersatu Riau untuk memperkuat solidaritas, karena Desa Bersatu awalnya terdiri dari perwakilan delapan organisasi desa tingkat nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Diharapkan kehadiran Desa Bersatu di Riau akan memperkuat ikatan soliditas dan gotong royong di antara delapan organisasi desa tingkat nasional dalam menciptakan berbagai inovasi untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok desa di Riau,” ujar Haris yang didampingi oleh beberapa perwakilan lintas organisasi.
Musda diperkirakan akan diselenggarakan pada 31 Juli hingga Agustus 2024 dengan tujuan melahirkan ketua yang kuat dan mampu merangkul seluruh pengurus.
Menurut Haris, Desa Bersatu awalnya merupakan gabungan dari delapan organisasi desa tingkat nasional, antara lain Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), Aksi (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa), Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), dan Kompakdesi (Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia).
“Namun pada prinsipnya, semua komponen kita rangkul, baik perangkat desa aktif maupun kalangan wirausahawan,” tambahnya.
Haris Ch SPd menjelaskan bahwa Desa Bersatu telah dideklarasikan dalam Kongres Desa Indonesia pada 22-24 Maret 2024 lalu, sebagai bentuk dukungan terhadap pak Prabowo Gibran.
Semangat ini harus terus disuarakan hingga ke daerah-daerah, termasuk di Riau. M Haris menilai bahwa perhatian pemerintah Provinsi Riau terhadap desa sangat besar.
“Bahkan Pemprov sangat memperhatikan berbagai masukan dari para kepala desa, perangkat desa, dan berbagai unsur desa lainnya,” tambahnya.
Haris juga menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mengakomodasi berbagai aspirasi kepala desa, termasuk penambahan masa jabatan kepala desa. Melalui revisi tersebut, masa jabatan kepala desa akan ditambah menjadi 8 tahun dengan periodisasi jabatan selama dua periode, dari sebelumnya yang hanya 6 tahun.
“Aspirasi lainnya adalah adanya tanda penghargaan bagi kepala desa yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Namun ingat, kepala desa jangan terlalu bangga, karena perpanjangan masa jabatan juga tergantung pada kepala daerah masing-masing, jadi jaga hubungan baik dengan Bupati jika ingin diperpanjang,” ujarnya sambil bercanda.
Sementara itu, Nina Siahaan yang juga Ketua PPDI Provinsi Riau menyampaikan sebagai Ketua Majelis Desa Bersatu memiliki peranan yang cukup vital, karena nanti nya melaksanakan tugas menjadi pimpinan sidang dalam musda Desa Bersatu.
” Selain itu ada satu hal mas, kesepakatan tadi mengusung ibu Dr. Hj. Intsiawati Ayus, S.H., M.H sebagai salah satu Ketua DPP Desa Bersatu, beliau ini merupakan pemerhati dan pejuang desa,” tambah Nina.
Acara ini juga diisi dengan penyerahan mandat pembentukan DPC Kabupaten/Kota, antara lain mandat Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Meranti, Rohil, dan Kampar.
