CIREBON – Persoalan di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat semakin memanas terkait pemberhentian tujuh perangkat desa dan pengangkatan empat perangkat baru yang dinilai melanggar prosedur. Pemberhentian tujuh perangkat desa serta pengangkatan empat perangkat baru di Desa Setu Kulon diduga tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keputusan ini berpotensi melanggar surat edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan …

TASIKMALAYA – Kota Tasikmalaya memiliki sebuah kampung dengan nama yang cukup unik dan menarik perhatian, yaitu Kampung Kontol Bangkong. Ternyata, nama ini memiliki sejarah tersendiri. Bagaimana asal usulnya? Nama Kampung Kontol Bangkong, yang terletak di Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, memang terdengar aneh dan menggelitik. Namun, sebenarnya nama resminya adalah Kampung Lengo Kidul. Meski demikian, nama Kontol Bangkong sudah …

MUKOMUKO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan melengkapi kekurangan anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan bagi 1.210 perangkat desa melalui APBD Perubahan 2024. “Kekurangan anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan bagi perangkat desa sebesar Rp250 juta selama dua bulan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun ini,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas …

MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa status kepegawaian kini hanya terdiri dari dua jenis: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Sekarang, status kepegawaian hanya ada dua, yaitu PNS dan PPPK,” ujar Anas kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/7/2024), seperti yang dilansir dari …

JAKARTA – Beberapa hari yang lalu, terbit Surat  dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa,  Kementerian Dalam Negeri, dengan Nomor 100.3.5.5/3318/BPD. Surat ini berisi tentang Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa. Dalam surat tersebut,secara gamblang menguraikan penjelasan tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terutama pengaturan dalam pasal 26 ayat (2) huruf b dari UU No 03 Tahun 2024, yang dirasa membutuhkan …

Jakarta – La Ode Ahmad P Bolombo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri), menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). “Upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa sangat krusial agar desa-desa dapat berkembang dan menghindari urbanisasi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mendagri,” ujar La Ode saat menutup kegiatan Refreshment Pelatih Pengembangan Kapasitas …

TEMANGGUNG – Kepala Desa Campurejo, Tretep, Kabupaten Temanggung, Agus Setyawan, mengucapkan perpisahan kepada masyarakat dan meminta doa restu untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Temanggung 2024. “Saya memohon doa restu dari seluruh warga masyarakat untuk mengikuti Pilkada Temanggung tahun 2024 mendatang. Ini bukan berarti pengabdian saya kepada masyarakat berhenti. Sebaliknya, saya akan mengabdi kepada masyarakat dengan cakupan yang lebih luas,” …

Lubuk Basung – Tim SAR gabungan dari Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berhasil menemukan Wali Nagari Ampek Koto Palembayan, Roni Akmal, bersama tiga warga lainnya yang dilaporkan hilang di hutan perbatasan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, pada Kamis. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam, Budi Perwira Negara, menginformasikan bahwa tim SAR terdiri dari Satgas BPBD Agam, BPBD Pasaman, …

MAGELANG – Sarjoko,S.H , koordinator dari forum komunitasi Perangkat Desa merespon positip dengan terbitnya Surat Penegasan Perubahan Ketentuan Terkait Perangkat Desa, dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (16/07) yang lalu. Sarjoko yang juga mantan Sekjen PPDI periode 2017-2022 ini menyambut baik dengan penegasan peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang berubah mekanismenya dari regulasi yang lama. …

JAKARTA – Berbagai macam respon muncul dari kalangan perangkat desa, seiring dengan terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri  perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa  yang tertanggal 16 Juli 2024. Dalam surat yang ditanda tangani oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Dr. La Ode Ahmad P. Bolombo ini sendiri, ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/ Walikota yang mempunyai perangkat desa …