OKU – Puluhan perangkat Desa Lunggaian, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), turut hadir dalam pelaporan atas nama Leo Nardo ke Polres OKU pada Selasa (5/11/24). Laporan ini berawal dari pesan Leo Nardo di grup WhatsApp pada Senin (28/10/24), yang menuduh adanya perangkat desa yang mengintimidasi dan melarang pemasangan baliho salah satu pasangan calon (paslon). Pesan tersebut kemudian …

Bandung — Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Petik guna membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 di Hotel Horison Ultima, Bandung. Acara yang berlangsung dari Senin hingga Rabu ini melibatkan delapan organisasi desa nasional, antara lain DPN PPDI, PPDI, PABDSI, DESA BERSATU, APDESI, AKSI, KOMPAKDESI, dan PARADE NUSANTARA. Selain itu, …

Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Temui Camat dan DPRD Pati Bahas Pengisian Perangkat Desa Pati – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mengadakan audiensi dengan Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Pertemuan tersebut membahas proses rekrutmen perangkat desa di 125 desa di wilayah Kabupaten Pati. Perwakilan aliansi, Arifin, menyampaikan keprihatinan mengenai rekrutmen perangkat desa yang dinilai tergesa-gesa. Mahasiswa …

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan keragaman suku yang luar biasa, dengan sekitar 478 suku dan 742 bahasa yang tersebar di seluruh negeri. Salah satu suku tertua yang diketahui adalah Suku Wajak, yang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Menurut informasi dari akun Instagram Good News From Indonesia, Suku Wajak di Tulungagung diyakini sebagai suku tertua di Indonesia. Hal ini didasarkan pada …

Denpasar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak desa-desa untuk menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Dorongan ini disampaikannya dalam Temu Karya Nasional yang juga dirangkaikan dengan Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2024 di Gedung Ksirarnawa Art Center, Denpasar, Bali, Selasa (8/10/2024). “Kita harus membuat desa-desa ini menjadi pusat ekonomi yang benar-benar hidup. Jangan hanya bergantung pada …

KOLAKA UTARA – Enam kepala desa di Kabupaten Kolaka Utara kini harus menghadapi konsekuensi hukum berat terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung. Mereka diduga memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati secara terang-terangan, yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Sebagai tindak lanjut, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd, MH, telah mengeluarkan surat …

Wonogiri -Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Jatisrono, Wonogiri, Maryadi, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan pengolahan pisang ini didanai oleh Dana Desa Tahun 2024 melalui program Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini berlangsung dalam 2 hari yang dilaksanakan di Balai Desa Sambirejo, Jatisrono pada Rabu (30-31/10/2024) dimana pendanaan bersumber dari Anggaran Dana Desa Sambirejo tahun anggaran 2024. Menurut Maryadi, di Desa Sambirejo …

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan langkah-langkah preventif untuk menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan demi memastikan jalannya pilkada yang aman, tertib, dan demokratis. “Kemendagri baru-baru ini, pada 10 Oktober, mengirimkan surat …

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, menyatakan bahwa kepala desa yang terbukti tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dari jabatan. Dilansir dari laman Kompas, La Ode mengatakan sanksi tersebut akan diberlakukan jika langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi dan pemberian peringatan, tidak berhasil, …

JAKARTA – Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN), Suryokoco, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mengambil tindakan terhadap kepala desa yang diduga terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Dalam pernyataan pers yang dirilis pada Minggu (27/10/2024), RPDN menyoroti potensi pelanggaran aturan netralitas perangkat desa dalam pilkada akibat keterlibatan kepala …