Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
SEMARANG – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan pelatihan bagi 172.488 aparatur desa, yang meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Program ini merupakan bagian dari upaya Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, membuka kegiatan tersebut di Hotel MG Setos, Semarang, Jawa Tengah. Pelatihan ini adalah kelanjutan dari program sebelumnya yang telah melibatkan 33 provinsi dan 31.902 desa dengan partisipasi 120.781 aparatur desa, mencapai 91,04% dari target yang ditetapkan.
La Ode menekankan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan, merencanakan pembangunan, dan mencegah korupsi di desa. Dia berharap, dengan pelatihan ini, desa-desa di seluruh Indonesia dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Pelatihan P3PD dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, serta strategi pembangunan berkelanjutan. La Ode juga menyoroti pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antar desa untuk mempercepat transformasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
“Kami berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga desa-desa di Indonesia bisa saling belajar dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujar La Ode.
Program P3PD, lanjut La Ode, selaras dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. Dengan dukungan data dan riset yang akurat, desa-desa diharapkan mampu merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap pelatihan ini dapat mendorong inovasi dan optimalisasi potensi lokal di setiap desa,” tambahnya.
Pelatihan P3PD 2024 mencakup sembilan pokok bahasan, antara lain penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan desa yang inovatif, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta materi terkait gerakan PKK dan Posyandu, kewirausahaan, dan pengelolaan data dan informasi desa.
Selain itu, pelatihan juga akan mencakup dua materi tambahan, yakni kepemimpinan dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Tenaga pengajar berasal dari berbagai instansi, termasuk Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, serta Balai Besar Pemdes Malang, Lampung, dan Yogyakarta.
Sementara, narasumber untuk materi kepemimpinan akan dihadirkan dari Dinas PMD, Kesbangpol, TNI, Baharkam Polri, akademisi, BNN, dan Bappeda, sedangkan pencegahan korupsi akan disampaikan oleh perwakilan dari Bareskrim Polri, Kejaksaan, BPKP, BPK, dan Inspektorat.
Pembukaan pelatihan di Semarang juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Jawa Tengah, Tri Harso Widirahmanto, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes, Paudah, serta seluruh direktur di lingkungan Ditjen Bina Pemdes.
Tahun 2024, pelatihan aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa ini akan menjangkau 32 provinsi, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melibatkan 340 kabupaten dan 31.872 desa, dengan target pelatihan sebanyak 127.488 peserta.
