Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
PELAIHARI – Seperti di banyak desa lainnya di Indonesia, Kabupaten Tanah Laut (Tala) di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini juga memiliki Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Pengukuhan kepengurusan DPD PPDI Tala berlangsung pada Senin (22/7/2024) di Balairung Tuntung Pandang, yang terletak di lingkungan kediaman dinas bupati di Jalan Pancasila, Pelaihari.
Kepengurusan DPD PPDI Tala ini akan bertugas untuk periode 2023-2028. Muhammad Jifri terpilih sebagai ketua untuk memimpin organisasi ini selama lima tahun ke depan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPDI, Widhi Hartono, hadir dan langsung mengukuhkan kepengurusan PPDI Kabupaten Tanah Laut.
Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tala, M Faried Widyatmoko, yang mewakili Pj Bupati Tala, H Syamsir Rahman, yang berhalangan hadir.
Dalam sambutannya, Faried menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada para pengurus PPDI Tala adalah amanah dan tanggung jawab besar.
Ia berharap anggota DPD PPDI Tala dapat menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perangkat desa di Tala.
Menjadi pengurus PPDI, menurut Faried, bukanlah tugas yang ringan. Namun, dengan kebersamaan, komitmen, dan dedikasi yang tinggi dari semua pengurus, visi dan misi organisasi dapat diwujudkan dengan baik.
“Tentunya keberadaan organisasi ini di Tala juga bertujuan untuk turut berkontribusi dalam memajukan desa-desa di Kabupaten Tala,” kata Faried, seperti yang dilansir dari laman banjarmasin.tribunnews.
Ia menambahkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya masyarakat di desa masing-masing.
“Keterlibatan aktif dalam organisasi akan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat desa,” ujar Faried.
Melalui kerjasama yang baik, lanjutnya, semua akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
PPDI juga diharapkan menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antarperangkat desa, serta membangun solidaritas dan kerjasama yang kuat.
“Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat akan merasakan manfaatnya,” tutup Faried.
