Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
SIDOARJO – Calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, optimistis bahwa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur tidak akan melupakan peran penting PKB dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa.
Keyakinan ini diungkapkan oleh Ning Luluk setelah merespons keputusan PPDI Jawa Timur yang memberikan gelar ‘Ibu-Bapak’e Perangkat Desa Jawa Timur’ kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Penobatan ini dinilai sebagai sinyal dukungan PPDI terhadap pasangan Khofifah-Emil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024, mengingat keduanya maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
“Saya yakin mereka tidak akan lupa siapa yang memperjuangkan Undang-Undang Desa di DPR RI, yaitu Mbak Luluk,” ujar Luluk saat berkunjung ke Pasar Induk Puspa Agro, Sidoarjo, pada Rabu, 11 November 2024. Pemegang gelar Master Administrasi Publik dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore ini menekankan bahwa memperjuangkan Undang-Undang Desa bukanlah hal yang mudah. Ia mengisahkan tentang perdebatan panjang di DPR yang pada akhirnya menghasilkan pengesahan Undang-Undang Desa dalam rapat paripurna.
Luluk juga menyatakan bahwa perjuangannya tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi para perangkat desa dalam menentukan dukungan di Pilgub Jatim 2024. Ia menegaskan bahwa PKB tidak hanya berkomitmen secara lisan, tetapi telah membuktikan komitmen tersebut melalui kebijakan nyata seperti lahirnya Undang-Undang Desa.
“Sekarang, perangkat desa dan kepala desa di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur, bisa menikmati hasil dari perjuangan ini. Mereka seharusnya mengingat bahwa srikandi yang berperan dalam legislasi adalah Luluk Nur Hamidah, yang kini maju sebagai calon gubernur,” tegas Luluk.
Namun, Luluk juga menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan mendatang. Ia berharap Pemilihan Gubernur Jawa Timur dapat berlangsung secara jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sehingga terpilih pemimpin yang benar-benar merupakan pilihan rakyat.
“Saya ingin mengingatkan bahwa Pilgub Jawa Timur harus bebas dari praktik-praktik demokrasi yang tidak sehat. Jangan ada cara-cara meraih kekuasaan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen pemerintah yang justru merusak integritas pemilihan,” ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan keras agar tidak ada pengerahan institusi negara untuk kepentingan politik tertentu.
