Pemprov Kepri Siapkan 256 Perangkat Desa Untuk Program P3D

TANJUNGPINANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) akan menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kurniadi, selaku Tenaga Ahli P3PD Kemendagri untuk wilayah Provinsi Kepri, mengungkapkan bahwa pelatihan ini akan melibatkan 64 desa dari seluruh Provinsi Kepri dan dijadwalkan dimulai pada 20 Agustus 2024.

“Pelatihan akan dilaksanakan di Hotel Aston Tanjungpinang,” kata Kurniadi kepada hariankepri.com pada Kamis (15/8/2024).

Kurniadi menjelaskan bahwa peserta pelatihan terdiri dari perangkat desa seperti Kepala Desa (Kades), Ketua PKK, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sekretaris desa. Total ada 256 peserta dari 64 desa di lima kabupaten di Kepri.

“Pelatihan akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung dari 20 hingga 23 Agustus 2024, dan gelombang kedua dari 29 Agustus hingga 1 September 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kurniadi menambahkan bahwa pelatihan tersebut akan dipandu oleh narasumber yang telah ditetapkan dengan fokus materi pada Peningkatan Aparatur Desa (PAD) yang telah disusun dalam modul pelatihan.

“Materi yang akan dibahas meliputi perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJM, RKP, APBDes, pengelolaan laporan administrasi desa, hingga penyusunan peraturan desa,” tambahnya.

Selain itu, Kurniadi juga menyebutkan bahwa akan ada materi umum terkait kepemimpinan yang disampaikan oleh Dinas PMD Provinsi Kepri, Kesbangpol Kepri, TNI, dan Polri.

“Untuk materi pencegahan tindak pidana korupsi, akan disampaikan oleh pihak Inspektorat, kejaksaan, dan BPKP,” ujarnya.

Menjelang pelaksanaan kegiatan ini, Kurniadi menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan melakukan koordinasi lintas sektor antara Dirjen Bina Pemdes, Dinas PMD Provinsi Kepri, dan Tenaga Ahli P3PD Kemendagri Provinsi Kepri.

Ia menekankan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa serta meningkatkan kualitas belanja dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, diharapkan terjadi pertukaran informasi yang bermanfaat antar desa.

“Program inisiatif Kemendagri ini sangat positif dan diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara unsur-unsur di tingkat pemerintahan desa,” pungkasnya.