Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
Widhi Hartono, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyayangkan berlarutnya proses pembahasan revisi PP No 11 Tahun 2019. Hal ini disampaikan melalui chanel youtube pribadinya, yang tayang hari ini, Kamis (15/08/2024).
Dalam pernyataan dalam video tersebut disampaikan bahwa DPN PPDI telah mengusulkan aspirasi perangkat desa secara langsung kepada Presiden Joko Widodo, saat berkenan menemui jajaran pengurus DPN di Istana Merdeka, pada awal November 2023 yang lalu.
Dalam pertemuan dengan orang no 1 di Republik Indonesia ini, Widhi Hartono menyampaikan beberapa aspirasi yang direspon positip oleh Jokowi. Hal ini tampak dengan adanya instruksi dari Presiden Jokowi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk menindaklanjuti usulan dari DPN PPDI.
Widhi menambahkan bahwa sesaat setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian mengundang DPN PPDI untuk berdiskusi di kediaman Mendagri.
“ Pada saat itu pertemuan yang sangat cair dan dalam suasana kekeluargaan Mendagri yang didampingi oleh Sekjen Kemendagri dan Dirjen Bina Pemerintah Desa, mendiskusikan usulan dari DPN,” ujar Widhi Hartono yang dikutip dari konten youtube-nya.
Kemudian, Widhi melanjutkan, keesokan harinya jajaran Pengurus DPN PPDI diundang untuk mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jendral Kemendagri. Dalam rakor tersebut banyak usulan-usulan DPN PPDI utamanya terkait peningkatan kesejahteraan perangkat desa masuk dalam draft pembahasan.
“ Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri saat pembukaan Konggres Desa Bersatu pun jelas disampaikan bahwa pembahasan revisi PP No 11 Tahun 2019 tinggal satu tahapan lagi, dan itu disampaikan dalam forum besar di acara Desa Bersatu,” tambah Widhi Hartono.
Jika kemudian revisi PP No 11 Tahun 2019 ini belum disahkan oleh Pemerintah, tentu DPN PPDI juga menyayangkan karena proses panjang dan berliku yang dihadapi memberikan keyakinan bahwa draft revisi PP tersebut sudah sampai pada meja Presiden.
“ DPN PPDI berharap agar proses ini segera selesai, dan Perangkat Desa dapat menerima manfaat dari perubahan PP tersebut,” pungkas Widhi Hartono.
