Pawartos Ndeso merangkai cerita dari penjuru negeri
BATANGHARI – Para perangkat desa di Kabupaten Batang Hari saat ini tengah dirundung kegelisahan. Selama dua bulan terakhir, gaji atau penghasilan tetap (Siltap) mereka belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Terhambatnya penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya mengganggu pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan para kepala desa dan perangkat desa yang sangat mengandalkan gaji tersebut.
Keterlambatan ini memaksa banyak perangkat desa, yang merupakan abdi negara dengan penghasilan relatif rendah, untuk menghadapi kesulitan hidup. Banyak dari mereka terpaksa “menebalkan wajah” dengan berhutang di warung atau toko demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan dan biaya pendidikan anak, meski gaji tak kunjung mereka terima.
Salah satu perangkat desa, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, seperti yang dilansir dari Jambi28TV, menyampaikan betapa sulitnya situasi ini. “Gaji kami sering terlambat, sekarang sudah dua bulan belum dibayar. Kadang kami harus berhutang di tempat lain seperti toko untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Banyak sekali yang harus dibayar, terutama biaya sekolah anak yang menjadi prioritas,” ungkapnya.
Meskipun hak mereka seringkali terabaikan, para perangkat desa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dan upaya pemberdayaan tetap berjalan meskipun kondisi finansial mereka terhimpit.
“Gaji terakhir kami dibayarkan untuk bulan Juni dan Juli, tapi untuk Agustus belum ada pembayaran. Meski begitu, kami tetap menjalankan kewajiban dan pelayanan kepada masyarakat di desa, walaupun hak kami sering tidak diperhatikan,” tambahnya dengan nada kecewa.
Situasi ini menunjukkan betapa rentannya kondisi kehidupan para perangkat desa yang seharusnya menerima gaji mereka tepat waktu. Penundaan penyaluran DD dan ADD tidak hanya mengganggu program pembangunan desa, tetapi juga menambah beban psikologis dan finansial para perangkat desa yang sudah berupaya keras untuk kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk segera mengambil tindakan agar pembayaran gaji perangkat desa dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Perangkat desa, sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa, perlu mendapat perhatian lebih dan diperlakukan dengan adil agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan profesional.
