Tag Archives: pamong desa

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah baru saja meresmikan Kantor Desa Kota Bangun 2 yang baru, setelah masyarakat menantikan selama 20 tahun. “Setelah dua dekade, akhirnya impian masyarakat untuk memiliki kantor ini terwujud di era Kukar Idaman,” ungkap Edi Damansyah dalam acara peresmian pada Kamis (1/8/2024). Edi menekankan bahwa keberadaan kantor baru harus diikuti dengan semangat serta …

Bandar Lampung – Setelah pengesahan Undang-Undang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, sejumlah masalah masih perlu diselesaikan. Salah satu isu utama adalah belum diaturnya status dan kesejahteraan perangkat desa dalam undang-undang tersebut. Triyono, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa pihaknya terus berjuang untuk memperjelas status perangkat desa. “Di tingkat …

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Acara yang berlangsung di pendopo rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan pada Selasa (30/07/2024), ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, Ketua BPD, serta perangkat Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Dinas Pemberdayaan …

JAKARTA – Moch. Imam Djauhari, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan untuk menguji kesesuaian pasal tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). …

JAKARTA – Mekanisem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, mengalami perubahan seiring dengan telah  terbitnya UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Dalam mekanisme yang diatur dalam UU No 06 Tahun 2014, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini hanya membutuhkan rekomendasi dari BPD dan Camat. Namun seiring dengan telah disahkannya revisi UU Desa, terdapat perubahan dalam proses penerbitan Surat Keputusan …

Di era modern ini, dunia kerja mengalami berbagai perubahan signifikan yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Salah satu fenomena yang sedang banyak dibicarakan adalah “quiet quitting”. Istilah ini merujuk pada sikap karyawan yang memilih untuk hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan deskripsi tugas mereka tanpa mengambil inisiatif lebih atau terlibat secara emosional. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor …

Tulungagung – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung, bersama dengan PPDI Provinsi Jawa Timur,menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 PPDI di GOR Lembu Peteng pada Kamis, 25 Juli 2024. Tema acara kali ini adalah “Menuju Transformasi dan Akurasi Pergerakan serta Perjuangan PPDI Demi Mewujudkan Martabat dan Kesejahteraan Menuju Indonesia Emas.” Acara tersebut dihadiri oleh Asisten 1 yang mewakili …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan target penerbitan dari Peraturan Pemerintah  sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomer 03 Tahun 2024. Paudah, Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa Pemerintah berupaya PP ini dapat terbit sebelum bulan November tahun 2024. “ Kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa harapannya PP ini akan lahir …

MAGELANG – Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan penyusunan regulasi turunan dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi UU No 03 Tahun 2024. Secara nasional, regulasi yang menjadi acuan dari pemberian siltap bagi para pamong desa ini menggunakan aturan dalam PP No 11 Tahun 2019. Dalam aturan yang telah “berumur” 5 …

MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa status kepegawaian kini hanya terdiri dari dua jenis: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Sekarang, status kepegawaian hanya ada dua, yaitu PNS dan PPPK,” ujar Anas kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/7/2024), seperti yang dilansir dari …