Tag Archives: perangkat desa

GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi meluncurkan Nomer Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk 4.210 perangkat desa yang tersebar di 41 kecamatan. Acara peluncuran ini dilaksanakan pada 11 Juli 2024 di Hotel Jayasakti, Pantai Rancabuaya, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Garut. “Penyerahan simbolis NIPD telah dilakukan oleh Pj. Bupati kepada perwakilan perangkat desa yang berjumlah 50 orang. Diharapkan, dengan adanya …

INDRAMAYU – Dalam rangka pembentukan Desa Bersatu, Pengurus DPD PPDI Kabupaten Indramayu menghadiri rapat pimpinan (Rapim) seluruh Organisasi Desa se-Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (10/7/2024) di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Bandung. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD PPDI) Kabupaten Indramayu, Tholhah Sidiq, menyatakan bahwa kehadiran mereka merupakan …

GARUT – Pj Bupati Garut Barnas Ajidin secara simbolis menyerahkan petikan Surat Keputusan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk seluruh kabupaten Garut. Acara penyerahan SK tersebut berlangsung di Hotel Jaya Sakti 1, Pantai Rancabuaya Caringin, Garut, pada Kamis (11/4/2024). Sebanyak 50 perwakilan Sekretaris Desa dari 41 Kecamatan, serta 9 pengurus perangkat desa Indonesia (PPDI) menerima SK Petikan Nomor Induk Perangkat …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa menggelar “Kick Off Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa”, yang dilaksanakan di Hotel Mercure  Jakarta, pada Senin (08/07) yang lalu. Dalam acara yang dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa  Kementerian Dalam Negeri Dr. La Ode …

JAKARTA – Penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan purna tugas Perangkat Desa menjadi pembahasan dalam audensi perwakilan perangkat desa di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (09/07/2024) yang lalu. Dalam audensi tersebut Kementerian Dalam Negeri diwakili Ratna Andriani , Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa , Dzikry Kasubdit Perangkat Desa dan Anindito dari Bagian Perundang-undangan Ditjen Bina Pemerintahan …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri akui bahwa revisi PP No 11 tahun 2019 mengalami kendala pada saat proses harmonisasi antar lintas kementerian. Hal ini diungkap pada saat audensi antara perwakilan perangkat desa dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, di Jakarta Selatan, Selasa (09/07/2024). Audensi ini sendiri sudah untuk ke sekian kalinya bagi perwakilan perangkat desa yang dikoordinir oleh Sarjoko dari Magelang …

JAKARTA – Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memberikan respon atas aspirasi perangkat desa, dalam audensi yang diberlangsung di Gedung Ditjen BPD Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (09/07/2024). Sementara itu Ratna Andriani , Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang di damping Pejabat dari Kasubdit Perangkat Desa dan Bagian Perundang-undangan tampak menyambut kehadiran  perwakilan perangkat desa dari Jawa …

Ponidi, seorang warga Jember yang lahir pada 28 Maret 1999, kini menjadi sorotan di kalangan pengguna media sosial berkat cover lagunya dari lagu viral “Sekecewa Itu” yang telah tersebar luas. Lagu ini telah menjadi latar belakang untuk berbagai konten di berbagai platform media sosial. Yang menarik, Ponidi ternyata memiliki pekerjaan sebagai abdi masyarakat desa. Dari postingan di akun instagramnya @ponidi_official0, …

MAGELANG – Status hokum perangkat desa terancam hilang paska terbitnya Undang-Undang No 03 Tahun 2024, hal ini terjadi seiring dengan tidak adanya pasal mengatur tentang perangkat desa yang di angkat menggunakan regulasi sebelum UU No 06 Tahun 2014. Sarjoko, mantan Sekjen PPDI periode 2017-2022 menyampaikan kabar buruk ini sesaat menjelang  berangkat ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Senin …

Banyuasin, 6 Juli 2024 – DPRD Banyuasin merekomendasikan agar Pj. Bupati Banyuasin tidak memperpanjang masa jabatan Pj. Kepala Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, karena adanya dugaan cacat hukum dalam pemberhentian sepihak terhadap seluruh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Dugaan pelanggaran ini bermula dari keputusan Pj. Kades Paldas yang memberhentikan semua perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan …