Tag Archives: ppdi

Jakarta – La Ode Ahmad P Bolombo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri), menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). “Upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa sangat krusial agar desa-desa dapat berkembang dan menghindari urbanisasi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mendagri,” ujar La Ode saat menutup kegiatan Refreshment Pelatih Pengembangan Kapasitas …

MAGELANG – Sarjoko,S.H , koordinator dari forum komunitasi Perangkat Desa merespon positip dengan terbitnya Surat Penegasan Perubahan Ketentuan Terkait Perangkat Desa, dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (16/07) yang lalu. Sarjoko yang juga mantan Sekjen PPDI periode 2017-2022 ini menyambut baik dengan penegasan peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang berubah mekanismenya dari regulasi yang lama. …

JAKARTA – Berbagai macam respon muncul dari kalangan perangkat desa, seiring dengan terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri  perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa  yang tertanggal 16 Juli 2024. Dalam surat yang ditanda tangani oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Dr. La Ode Ahmad P. Bolombo ini sendiri, ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/ Walikota yang mempunyai perangkat desa …

JAKARTA – Perjuangan perangkat desa dalam merubah tatacara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa , menemui babak baru. Hal ini seiring dengan terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri  dengan nomor 100.3.5.5/3318/BPD, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa  yang tertanggal 16 Juli 2024. Dalam surat yang ditanda tangani oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Dr. La Ode Ahmad P. …

LAMPUNG TIMUR – Sejumlah perangkat Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur, mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada Rabu (17/7/2024). Kedatangan mereka bertujuan melaporkan perselisihan antara perangkat desa dan Kepala Desa Braja Indah, Syarif Hikayat. Para perangkat desa yang melaporkan perselisihan tersebut adalah Edi Sumarno, Suyadi, Roni Pati, Dedi Sudiharyato, Ngadi Suwanto, dan Sukardi. Mereka tercatat dalam …

PALEMBANG – Ketua Forum Perangkat Desa Se-Kabupaten Lahat, Fikri Sumenjar, bersama ratusan perangkat desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat, mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), pada Jum’at (12/07/2024), untuk mencari keadilan terkait penonaktifan mereka oleh sejumlah kepala desa. Fikri mengungkapkan bahwa pemberhentian perangkat desa tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 …

GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi meluncurkan Nomer Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk 4.210 perangkat desa yang tersebar di 41 kecamatan. Acara peluncuran ini dilaksanakan pada 11 Juli 2024 di Hotel Jayasakti, Pantai Rancabuaya, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Garut. “Penyerahan simbolis NIPD telah dilakukan oleh Pj. Bupati kepada perwakilan perangkat desa yang berjumlah 50 orang. Diharapkan, dengan adanya …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa menggelar “Kick Off Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa”, yang dilaksanakan di Hotel Mercure  Jakarta, pada Senin (08/07) yang lalu. Dalam acara yang dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa  Kementerian Dalam Negeri Dr. La Ode …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri akui bahwa revisi PP No 11 tahun 2019 mengalami kendala pada saat proses harmonisasi antar lintas kementerian. Hal ini diungkap pada saat audensi antara perwakilan perangkat desa dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, di Jakarta Selatan, Selasa (09/07/2024). Audensi ini sendiri sudah untuk ke sekian kalinya bagi perwakilan perangkat desa yang dikoordinir oleh Sarjoko dari Magelang …

MAGELANG – Status hokum perangkat desa terancam hilang paska terbitnya Undang-Undang No 03 Tahun 2024, hal ini terjadi seiring dengan tidak adanya pasal mengatur tentang perangkat desa yang di angkat menggunakan regulasi sebelum UU No 06 Tahun 2014. Sarjoko, mantan Sekjen PPDI periode 2017-2022 menyampaikan kabar buruk ini sesaat menjelang  berangkat ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Senin …