Gawat! Komunitas Pamong Desa Nilai Ada Kekosongan Status Hukum Perangkat Desa Di UU No 03/2024

MAGELANG – Status hokum perangkat desa terancam hilang paska terbitnya Undang-Undang No 03 Tahun 2024, hal ini terjadi seiring dengan tidak adanya pasal mengatur tentang perangkat desa yang di angkat menggunakan regulasi sebelum UU No 06 Tahun 2014.

Sarjoko, mantan Sekjen PPDI periode 2017-2022 menyampaikan kabar buruk ini sesaat menjelang  berangkat ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Senin (08/07).

Dijelaskan oleh Sarjoko bahwa saat terbitnya UU No 22 Tahun 1999 pengganti 579 ada satu pasal yang mengatur perangkat desa berdasarkan regulasi di UU 05 tahun 1979.

“ Di UU tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa yang diangkat berdasar UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 05 Tahun 1979, pada saat diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas nya, hal yang sama juga terjadi pada saat diberlakukannya UU No 32 tahun 2004,” jelas Sarjoko.

Dalam pasal 236 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004, Agar tidak terjadi kekosongan peraturan hukum pasal tersebut yang mengatur tentang perangkat desa . Seiring lahirnya UU No 06 Tahun 2014 pada pasal 118 Ayat 5 menyebutkan perangkat desa yang tidak berstatus PNS tetap menlaksanakan tugasnya sampai selesai masa tugasnya, berdasarkan surat keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa.

 “ Lahirnya UU No 03 Tahun 2024 yang menganulir seluruh pasal 118 yang mengatur perangkat desa berdasar pasal 118 di UU No 06 Tahun 2014. Status hukum perangkat desa yang ada berdasar pengangkatan sebelum UU No 06 Tahun 2014, saat ini tidak diatur dalam pasal manapun. Artinya UU Desa yang terbaru (UU No 03 Tahun 2024) hanya mengatur perangkat desa yang diangkat berdasar UU No 06 Tahun 2014,” papar Sarjoko.

Disampaikan juga, permasalahan inilah besok (Selasa, 09/07) yang akan dipertajam saat audensi di Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

“ Selain itu, ada tambahan tentang tunjangan purna tugas/pensiun bagi perangkat desa dimasukkan dalam program PT Taspen sebagaimana PNS atau ASN yang lain, dan harapannya kami yang tergabung dalam Komunitas Pamong Desa berharap perangkat desa diperlakukan layaknya ASN,” pungkas Sarjoko.